Anda kesulitan dalam hal perpajakan? MYOB? Atau pembukuan? Kami berikan solusi terbaik apapun kondisi anda Random Posts : >> SOFTWARE AKUNTANSI MYOB UNTUK PERKEBUNAN / PLANTATION >> MENGAPA MEMILIH MYOB? >> MYOB SURABAYA >> MYOB >> SOFTWARE AKUNTANSI/PEMBUKUAN GRATIS (FREE DOWNLOAD ACCOUNTING SOFTWARE) >> MYOB INDONESIA : Konsultan MYOB Indonesia / Indonesia MYOB Professional Partner / Reseller MYOB Indonesia >> Software Akuntansi MYOB untuk Industri Pertambangan >> SOFTWARE AKUNTANSI MYOB UNTUK KOPERASI >> KREDIT BANK >> MYOB Accounting untuk Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI)? >>

widgets
MYSODATA UTAMA

Mysodata Utama adalah sebuah perusahaan yang bergerak bidang :

Jasa Pengajuan Kredit
Jasa Audit Independen
Jasa Konsultan Pajak
Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
Distributor MYOB Indonesia &
Penjual MYOB di Indonesia

HEAD OFFICE :

Krian Indah Regency No. 8 Sidoarjo, Jatim
Telp : 031-70560632
Fax : 031-8988865
HP : 081 651 7774
PIN : 51814E16
Email : mysodata@yahoo.com

REPRESENTATIVE OFFICE :

Malang : 0341-5481520
Kediri : 0354-7660105

"The best solution is available"
MYOB

PostHeaderIcon DIRJEN PAJAK MENGGANDENG BI

JAKARTA. Ruang gerak para pengemplang pajak untuk berkelit dari kewajibannya semakin sempit. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak diam-diam ternyata sudah memanfaatkan akses untuk mendapatkan data perbankan milik wajib pajak.

Kemudahan akses ini tak lepas dari kebijakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution. “Saya sudah membalas surat Menteri Keuangan yang meminta akses dan saya membolehkannya,” katanya.

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan, “Respons positif BI terhadap permohonan yang kami ajukan lebih besar,” katanya, Minggu (30/8). Itu sebabnya, Ditjen Pajak akan semakin sering meminta data bank milik wajib pajak yang mereka curigai.

Bulan ini saja, Tjiptardjo mengaku, lembaganya sudah mengajukan sejumlah permohonan ke BI. Dia tak menyebut identitas nasabah itu dan dari bank mana saja datanya berasal. Lebih jauh lagi Tjiptardjo bahkan ingin meminta bantuan yang lebih besar lagi dari BI. Bantuan itu berupa pembekuan rekening wajib pajak di bank.

Sejatinya, aparat pajak sudah punya payung hukum untuk meminta data nasabah bank. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan. Tapi, sebelum Darmin masuk ke BI, aparat pajak tidak pernah bisa mendapatkan izin dari BI.

Selama ini, permohonan akses data bank milik wajib pajak hanya untuk yang berkaitan terkait dengan pemeriksaan. Tapi, Darmin menegaskan, pembukaan akses data tak memerlukan kondisi atau status tertentu.

(31 Agustus 2009)

———————————————

Leave a Reply

Gratis Konsultasi Perpajakan & MYOB

Google
Archives
Categories
June 2011
M T W T F S S
« Mar   Jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Anda Tamu Ke